Jumat, 12 April 2013

Pemancangan Tiang Proyek Selat Sunda Tahun Depan


Pemancangan tiang pertama Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda akan tetap dilakukan tahun depan. Sesuai rencana awal, pembuatan studi kelayakan proyek tersebut akan diselesaikan tahun ini oleh konsorsium pemrakarsa yang telah ditetapkan pemerintah.

"Ground breaking kan bisa jembatan dulu, baru kawasannya. Atau bisa juga 
kawasannya dulu. Ingat, Jembatan Selat Sunda itu bukan hanya jembatan, tapi juga kawasan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 11 April 2013.

Konsorsium tersebut, menurut Hatta, nantinya diberikan kewenangan untuk 
menentukan perusahaan mana yang akan melakukan studi kelayakan. Namun, 
untuk keperluan itu, menurut dia, tidak boleh menggunakan dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan dorong peran BUMN dan swasta," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, memberikan tiga rekomendasi untuk proses studi kelayakan. Pertama, studi kelayakan dikerjakan oleh swasta sebagaimana amanat perpres. Jika memang opsi ini yang dipilih, studi kelayakan akan dilakukan oleh PT Graha Banten Lampung Sejahtera.

Kedua, studi kelayakan dilakukan oleh pemerintah, sesuai saran menteri keuangan. Opsi ini demi mencegah penyelewengan proyek salah satu jembatan terpanjang di dunia ini sejak masa perencanaan.

Ketiga, studi kelayakan dikerjakan bersama antara pemerintah dan swasta. Opsi ketiga ini adalah gabungan dari opsi pertama dan kedua.

Sementara itu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, menyatakan bahwa proyek Jembatan Selat Sunda tetap merupakan salah satu proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), meskipun tidak masuk dalam prioritas dilaksanakan pada daftar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.

Lukita menjelaskan, proyek Jembatan Selat Sunda tidak masuk dalam RKP 2014, karena pembiayaannya akan didominasi oleh sektor swasta. "Saya kira itu rencananya bukan memakai APBN, tapi lebih banyak ke swasta," kata Lukita, pekan ini. (eh)

Tidak ada komentar: